Sejarah Kabupaten Banggai, diawali dengan terbentuknya Badan Perjuangan Otonomi Daerah (BPOD), badan ini merupakan perjuangan para tokoh politik, pemuda, mahasiswa dan pelajar bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Swapraja Banggai raja S.A. Amir tahunkoh 1956, para tokoh politik itu antara lain Ahmad Mile Ketua DPC NU Kab.Banggai, Abd.Azis Sinukun Sekretaris DPC NU.Kab.Banggai, Aco Dg.Matorang Ketua DPC PSII Kab.Banggai, A.Mauragahi Ketua Parkindo Kab.Banggai, Abd.Azis Larekeng, ketua pemuda,pelajar,mahasiswa Kab.Banggai, Pada Tahun 1964, Bupati pertama Bidin menyelengagarakan pemerintahan berbentuk Kewedanaan, sehingga pemerintahan ini disebut Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI) Kab.Banggai, Kepala Wedana Banggai darat di Luwuk Andi Ibrahim, membawahi 7 Distrik, dan Kepala Wedana Banggai laut di Banggai Sulaeman Amir, membawahi 7 Distrik. Pada saat Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati kedua R.Atjeh Slamet, pemerintahan berbentuk Kabupaten Dati II Banggai dengan wilayah kekuasaan berbentuk Kecamatan, jumlah kecamatan pada 1964, 14 Kecamatan.sumber Buku Sejarah Kab.Banggai, Haryanto djalumang, yayasan Insancita Luwuk. - komentar tanpa tanda tangan dari 42.62.176.14
Dari Buku Sejarah Kabupaten Banggai, penulis Haryanto Djalumang, di Seminarkan Pemda Kab.Banggai,10 Maret 2012, terungkap bahwa HUT Kabupaten Banggai Tanggal 4 Juli 1959. Berdasarkan UU 29 Tahun 1959 Tanggal 4 Juli 1959 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi. Selama ini HUT Kab Banggai dilaksanakan tgl 8 Juli 1960, tanpa dasar historis dan juridis. Daerah ini lahir atas perjuangan para leluhur yang ikhlas, tanpa pamrih, melalui sebuah wadah bernama "Badan Perjuangan Daerah Otonomi" (BPOD). Sebelum Kemerdekaan RI, di wilayah Kecamatan Pagimana, tepatnya Kampung Pala, setelah selesai Sholat Idhul Adha 1933, para pejuang Kemerdekaan menaikkan Bendera Merah Putih, dengan tokoh pejuang Abdau Masulili, TS.Bullah, SP.Makarao, Agulu Lagonah, AL.Lanasir, Jusuf Monoarfah. Di Luwuk, dengan gerakan pejuang RI melalui wadah Komite XII tanggal 13 Februari 1942, benderah merah putih berkibar di Kota Luwuk, dimarkas Kontroler Belanda (sekarang Kantor Polres Banggai), dipimpin dr.Notonegoro, AG.Mambu, AL. Lanasir, Jusuf Monoarfah, Ahmad Fulelkhan, Ince Umar Dahlan,dkk. Kabupaten Banggai merupakan bekas wilayah Kerajaan Banggai, secara historis mempunyai hubungan yang sangat erat antara kultur, struktur serta filosofisnya. Kerajaan Banggai terbentuk Tahun 1580, rajanya pertamanya ADI Cokro Mumbui Doi Jawa (Tuanku raja Cokro meninggal di tanah Jawa), mempunai keturunan Abukasim, Mandapar, Putri Saleh. Dari anaknya Mandapar inilah yang membuat Generasi turun-mrnurun memimpin raja kerajaan Banggai samapi keturunan raja terakhir ke 33 H.Sjokoeran Aminuddin Amir (SA.Amir). Hindia Belanda masuk dan menguassi wilayah kerajaan Banggai tahun 1906, disambut dengan perlawanan gerilya dari Talenga Janggo Item, Djanggo Puteh, Galanggusing di wilayah Lingketeng,Tambunan, Baloa, Pagimana (1906-1907), Talenga Laginda di Balantak, Lamala dan Masama (1911-1915). Pada tanggal 1 April 1908, raja Banggai ke 30 H.Abdurrahman dipaksa Pemerintah Hindia Belanda menandatangani KORTE VERKLARING (pelekat pendek), isinya kerajaan Banggai mendapat status sebagai zelfbestuurrende landschappen (daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri) lepasa dari kekuasaan Sultan Ternate, namun tetap patuh pada aturan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatblad nomor 365 tahun 1924 isinya, wilayah Sulawesi Tengah masuk dalam Keresidenan Manado dan terbagi dua wilayah AFDELING,partama Afdeling Donggala dan kedua Afdeling Poso, dan kerajaan Banggai masuk dalam wilayah Afdeling Poso sebagai ONDERAFDELING Banggai (1924-1959).
Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengikat hampir seluruh kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk Kerajaan Banggai, dengan kontrak politik. Segala macam bentuk akte itu tentu saja menguntungkan Belanda. Bagi kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Selain itu, Belanda juga menerapkan politik pecah-belah dengan membagi-bagi wilayah yang dimiliki oleh sejumlah kerajaan. Kerajaan Banggai pun tidak luput dari politik rumusan Belanda itu, wilayahnya dipisahkan menjadi dua, yakni Banggai Daratan dan Banggai Lautan atau Banggai Kepulauan.
Tahun 1905, Belanda membagi Sulawesi menjadi dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Gubernur dan residen secara organisatoris berada langsung di bawah Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi dalam beberapa afdeeling yang dikepalai oleh asisten residenberkebangsaan Belanda. Selanjutnya, masing-masing afdeeling masih dibagi pula dalam beberapa onderafdeeling yang dipimpin oleh seorang controleur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banggai termasuk ke dalam area Onderafdeeling Banggai. Di bawah pemerintahan onderafdeeling inilah diterapkan pemerintahan distrik danlandschap (kerajaan) yang dikepalai oleh kepala distrik atau oleh raja yang diakui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Dengan demikian, Kerajaan Banggai sepenuhnya berada di bawah cengkeraman penjajah. Segala bentuk aktivitas politik kerajaan diawasi oleh Belanda, termasuk dalam penobatan dan penurunan raja. Beberapa nama raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Banggai pada periode pemerintah kolonial Hindia Belanda ini antara lain Raja Nurdin, Raja Abdul Azis, Raja Abdul Rahman, dan Raja Haji Awaludin. Belanda mengontrol pemerintahan internal Kerajaan Banggai hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942.
Sesaat sebelum Jepang tiba di Banggai, gerakan perlawanan terhadap Belanda yang dikobarkan rakyat berada pada titik didih. Tanggal 12 Februari 1942, kaum pejuang Banggai berhasil menyekap aparat pemerintah kolonial Hindia Belanda dan mengibarkan bendera Merah Putih di Luwuk (kelak menjadi ibukota Kerajaan Banggai). Belanda semakin terpuruk ketika pada 15 Mei 1942 Jepang mendarat di Luwuk. Awalnya, kedatangan balatentara “saudara tua” itu disambut dengan baik, apalagi sebelumnya Jepang telah menyiarkan propaganda yang menarik hati rakyat. Namun, kehadiran pendudukan Jepang malah semakin membuat rakyat Banggai menderita.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lantas menciptakan kondisi yang ideal bagi rakyat Banggai.Belanda yang kembali datang dengan membonceng Sekutu, membikin ulah dan mendeklarasikan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946. Dalam naskah pembentukan NIT, Bab III Pasal 14 Ayat 1 Sub 5e, disebutkan:
”Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari resort afdeeling Poso dan Donggala yang meliputi kerajaan-kerajaan termasuk Tojo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi, Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Toli-Toli”. Kondisi ini berlangsung hingga pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
Tokoh pamungkas yang bertindak selaku Raja Banggai yang masih status sebagai kerajaan adalah Raja Haji Syukuran Aminuddin Amir yang bertahta hingga tahun 1957. Pada era kepemimpinan Raja Banggai yang terakhir ini, kedudukan ibukota kerajaan dipindahkan dari Banggai Kepulauan ke Banggai Daratan atau tepatnya di Luwuk. Tahun 1959, wilayah Kerajaan Banggai resmi menjadi Daerah Swantara atau setingkat dengan kabupaten.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah terbentuk dimana Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya. Pasca Reformasi, Kabupaten Banggai dimekarkan dengan penambahan satu kabupaten baru, yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tahun 1999.Tobelombang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar 425 km dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.
Tobelombang, terletak pada -0.95 (0° -57'0 Lintang Selatan) and a longitude dan 122 (122° 0' 0 Bujur Timur).
Tobelombang dikenal sebagai Perkebunan Kelapa pada zaman Belanda. Perkebunan kelapa ini dimulai sejak tahun 1915. Tempat ini telah dikunjungi wisatawan asing yang senang akan wisata sejarah pada masa lampau. Anda masih adapat menyaksikan sisa Peninggalan bersejarah di tempat ini dan di sekitar objek wisata ini terbentang pula pemandangan alam yang indah di sekitarnya.
Di Tobelombang terdapat empat nama perkampungan, yaitu (1) Bandungan, (2) Sawah, (4) Poposon, dan (4) Pante. Dinamakan Bandungan, karena pada zaman Belanda dulu di daerah perkampungan ini terletak beberapa buah bendungan yang sengaja dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar